PDIP Pelajari Kesesuaian RAPBN 2015 dengan Program Jokowi

Presiden SBY telah membacakan RUU APBN 2015 dan nota keuangan 2015 dalam sidang paripurna DPR. PDIP masih akan mempelajari apakah RAPBN itu sesuai dengan program-program yang telah disusun oleh Jokowi.

"Kita pelajari dulu. Yang baik, kita dukung. DPR punya fungsi anggaran, mengawasi untuk UU APBN," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014).

Terkait RAPBN, politikus yang akrab disapa Ara ini menekankan pentingnya efisiensi. Selain itu, sumber penerimaan legal juga harus diperbanyak.

"Yang penting efisiensi konkrit atau tidak. Jalan ke luar negeri dikurangi yang tidak perlu. Pembangunan gedung yang tidak perlu,dikurangi," ujar Ara.

"Sumber penerimaan yang legal ditingkatkan contohnya cukai rokok, Cukai minuman beralkohol, Pajak barang mewah. Harus bisa cari solusi," sambungnya.

Ara yakin efektifitas itu bisa terwujud dengan sikap kenegarawan SBY dan Jokowi.

"Akan terbantu dengan sikap kenegarawan SBY. Saya lihat Jokowi betul-betul menghargai, menghormati, komunikasi dengan baik. Sinyal yang disampaikan SBY dan Jokowi itu sinyal yang positif bagi publik dan kalangan usaha," jelasnya.